DIMULAI DARI MANA?
 |
| Gambar 1. Puskesmas Punggelan Kabupaten Banjarnegara |
Sejak awal keberadaannya hingga sekarang, Puskesmas masih saja dianggap sebagai pemberi pelayanan kesehatan (baca : pengobatan) untuk masyarakat menengah ke bawah, kalau tidak bisa disebut masyarakat miskin. Padahal, puskesmas memiliki peran yang lebih besar daripada hanya sekedar pemberi layanan pengobatan. Puskesmas seharusnya mampu menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 mengenai fungsi Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama baik perorangan maupun masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas bersifat menyeluruh dengan penekanan pada kegiatan promotif dan prefentif.
Pada perjalanan selanjutnya, Puskesmas cenderung lebih fokus kepada pelayanan pengobatan yang bersifat kuratif. Saat ini lebih banyak masayarakat yang mengenal Puskesmas sebagai tempat berobat daripada sebagai pusat informasi yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
“Kegiatan Puskesmas di desa ya Puskesmas Keliling dan Posyandu…,” kata seorang perangkat desa ketika ditanyakan kepadanya tentang kegiatan Puskesmas di luar gedung Puskesmas.
Walaupun pernyataan itu tidak mewakili pengetahuan masyarakat tentang kegiatan Puskesmas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat secara umum juga hanya mengetahui sebatas itu. Tentunya hal ini sangat disayangkan, mengingat Puskesmas memiliki fungsi strategis sebagai institusi kesehatan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
Banyak hal yang dikemukakan sebagai penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Salah satunya mungkin karena saat ini banyak petugas Puskesmas yang enggan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan wilayah. Alasan tersebut salah satunya dipicu dengan tidak adanya dana operasional petugas ke lapangan. Karena alasan itulah, maka pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010. BOK tersebut dimaksudkan untuk membantu operasional Puskesmas, agar Puskesmas dapat kembali pada fungsi - fungsi pokoknya.
Adanya dana BOK tersebut tidak serta merta dapat mengembalikan Puskesmas pada fungsinya semula. Salah satu sebabnya, karena petugas Puskesmas lebih suka melakukan kegiatan pengobatan di dalam gedung, dengan alasan bahwa mengobati orang sakit adalah tugas utama tenaga kesehatan, termasuk yang ditempatkan di Puskesmas. Hal ini semakin menjauhkan Puskesmas dari tujuannya. Akibatnya, saat ini banyak Puskesmas yang cenderung memperbesar fungsi kuratifnya daripada fungsi promotif preventif yang menjadi tujuan pokoknya. Banyak Puskesmas yang berlomba – lomba membangun Rawat Inap, memperbanyak jenis pelayanan penunjang dengan alat yang canggih dan pelayanan spesialisasi. Alasannya, masyarakat menuntut dan membutuhkan. Benarkah?
Melihat penyimpangan yang semakin jauh yang dilakukan oleh Puskesmas, tentunya tidak bisa didiamkan begitu saja. Tapi menghilangkan pengembangan yang dilakukan oleh Puskesmas saat ini, juga bukan merupakan tindakan bijaksana. Sehingga perlu diambil alternatif untuk melakukan perbaikan dan mengembalikan Puskesmas pada fungsinya tapi sekaligus menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan kuratif di Puskesmas. Untuk ini, pemerintah berupaya melakukan Revitalisasi Puskesmas.
Pertanyaannya adalah, revitalisasi akan dimulai dari mana? Begitu banyak seminar, pertemuan – pertemuan yang membahas tentang revitalisasi Puskesmas ini. Banyak usulan dari para pakar dikemukakan. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan darimana revitalisasi akan dimulai.
Untuk memulai revitalisasi Puskesmas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :
1. Definisi Puskesmas. Perlukah definisi yang ada sekarang dipertahankan ataukah perlu dilakukan redefinisi agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman? Redefinisi di sini meliputi pengertian, tujuan dan fungsi.
2. Struktur organisasi Puskesmas. Penting untuk menegaskan kembali tentang organisasi Puskesmas. Ini menyangkut kedudukan dan hubungan Puskesmas dengan Pemerintah, institusi lain baik kesehatan maupun bukan dan struktur di dalam internal Puskesmas itu sendiri.
3. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas. Harus ada kejelasan mengenai jenis pelayanan yang bisa diberikan oleh Puskesmas. Hal ini berhubungan dengan kompetensi tenaga yang nantinya akan ditempatkan di Puskesmas tersebut. Di samping itu, batasan tegas akan menghindarkan Puskesmas melakukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan Puskesmas memiliki panduan untuk lebih fokus pada kegiatannya.
4. Sumber pembiayaan Puskesmas. Perlu dikaji tentang sumber pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.
5. Pengembangan Puskesmas. Kita tidak bisa menutup mata, bahwa Puskesmas akan berkembang menyesuaikan denga tuntutan perubahan atau mati. Tentunya kita tidak menginginkan institusi strategis pembangunan kesehatan yang sering dipandang sebelah mata ini akhirnya akan hilang secara perlahan – lahan. Terutama hilangnya fungsi – fungsi di luar fungsi kuratif, karena banyak Puskesmas yang terus mengembangkan fungsi kuratifnya tanpa ada batasan. Puskesmas tetap diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai situasi permasalahan kesehatan di lingkungannya masing – masing. Pengembangan yang bagaimana? Itu perlu pemikiran bersama.
Terlihat dari gambaran di atas bahwa revitalisasi Puskesmas bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi juga tidak bisa menunggu lebih lama untuk dimulai. Karena kita tahu, semakin lama kita membiarkan suatu masalah maka akan semakin sulit bagi kita untuk memulihkannya, karena dia akan memiliki akar – akar maslah yang semakin banyak dan sulit dituntaskan. Revitalisasi Puskesmas adalah hal yang urgen dilakukan. Tapi dimulai dari mana? Kita akan bahas satu - persatu. Sangat mengharapkan bila ada saran dan masukan dalam pembahasan ini. Ada saran?
