Tuesday, April 2, 2013

RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL WILAYAH REGIONAL TENGAH


Kementrian Kesehatan RI menyelenggarakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Wilayah Regional Tengah yang direncanakan dilaksanakan pada Hari Senin – Kamis tanggal 1 – 4 April 2013. Rapat Kerja yang diselenggarakan di Hotel The Empire Palace Surabaya ini mengambil tema “ Dengan Semangat Reformasi Birokrasi Percepat Pencapaian MDG dan persiapan Jaminan Kesehatan Nasional”.
Tidak seperti tahun – tahun sebelumnya, Rapat kerja kali ini dibagi menjadi tiga zona wilayah yaitu wilayah regional Barat yang meliputi Sumatra, DKI dan Jawa Barat. Wilayah Tengah yang meliputi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, provinsi – provinsi di Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. Sementara wilayah Timur meliputi provinsi – provinsi di Sulawesi, Maluku, Timor dan Papua. Pembagian wilayah ini dimaksudkan agar pelaksanaan Rapat Kerja bisa lebih efektif dan efisien. Pada Rapat Kerja Wilayah Regional tengah ini diundang sekitar 600 peserta yang meliputi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit, Kepala – Kepala UPT Pusat.
Menurut Sekretaris Jendral Kemetrian Kesehatan yang juga sebagai ketua panitia menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja ini adalah untuk sinkronisasi perencanaan program – program kesehatan dari tingkat pusat sampai daerah dalam rangka pencapaian indikator – indikator kesehatan yang tertuang dalam RPJMN 2010 - 2015.
Menteri Kesehatan dalam sambutannya mengingatkan tiga hal untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan, yaitu :
1.      Percepatan reformasi birokrasi dengan meninggalkan segala bentuk korupsi di seluruh jajaran kesehatan.
2.      Percepatan pencapaian MDG’s dengan bekerja lebih keras lagi dari sekarang untuk mengupayakannya.
3.      Persiapan untuk pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta yang akan dimulai tahun 2014.
Pada kesempatan ini juga diperkenalkan mengenai e-katalog obat generik yang diharapkan menjadi pedoman untuk pengadaan dan peresepan obat di pelayanan kesehatan pemerintah. Dengan demikian, pengobatan rasional bisa dicapai dan pengadaan obat yang bermutu dengan harga yang lebih murah dapat diwujudkan. Dengan demikian, harapan bahwa masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau dapat direalisasikan.

No comments:

Post a Comment